Website Resmi Kejaksaan Negeri Balikpapan
Website Resmi Kejaksaan Negeri Balikpapan
Kejaksaan Negeri Balikpapan
  • Beranda
  • berita
  • Organisasi
    • Kepala Kejaksaan Negeri
    • Kasubag Pembinaan
    • kasi intelijen
    • Kasi Pidana Umum
    • Kasi Pidana Khusus
    • Perdata dan Tata Usaha Negara
    • Kasi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan
  • profil
    • Profil Kejari Balikpapan
    • visi & misi
    • Perintah Harian Jaksa Agung 2018
    • TRI KRAMA ADHYAKSA
  • Peraturan
    • undang-undang
      • Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
      • Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
      • Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
      • Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
      • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
      • Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
      • Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
    • Peraturan Pemerintah
      • PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
      • PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
      • PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
      • PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
      • PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
    • Peraturan Presiden
      • Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa
  • info perkara
    • Perkara Pidum
    • Perkara Pidsus
  • sarana & prasarana
  • gallery
  1. Home
  2. Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa

Pepres Nomor 4 Tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa

October 5th, 2017, 11:23 amadminbpn
Pepres-Nomor-4-Tahun-2015-tentang-pengadaan-barang-dan-jasa

COPYRIGHT Kejaksaan Negeri Balipapan

Top
ISI SITUS BERSIFAT INFORMATIF BUKAN MERUPAKAN LEGAL OPINION DARI KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN APABILA TERDAPAT DATA ELEKTRONIK BASED YANG BERBEDA DENGAN DATA RESMI PAPER, MAKA YANG MENJADI ACUAN ADALAH DATA RESMI PAPER BASED. TERIMAKASIH ATAS KUNJUNGANNYA.